Penerapan Hukum Islam di Jalan Raya

Sekali Lagi Soal Hadis “khilafah ‘ala minhajin nubuwwah”
07/05/2016
Ekonomi Syariah Bukan Hanya Soal Riba
18/05/2016
Show all

Penerapan Hukum Islam di Jalan Raya

Dalam hukum Islam, negara diberi wewenang untuk mengeluarkan aturan dan regulasi meski tidak ada dalil khusus dan spesifik dari Qur’an dan Sunnah. Ini yang disebut dengan siyasah syar’iyah.

Syekh Abdurrahman Taj mendefinisikan siyasah syar’iyah sebagai berikut:

“hukum, kebijakan atau peraturan yang berfungsi mengorganisir perangkat kepentingan negara dan mengatur urusan umat, yang sejalan dengan jiwa syariah, sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kulliy) serta (dapat) merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash tafshili yang juz’i dalam Al-Qur’an dan sunnah”.

Taj kemudian membedakan antara siyasah syar’iyah dengan siyasah wadh’iyah. Yang pertama ialah segala hukum, peraturan atau perundang-undangan untuk mengatur persoalan umat yang bersumber atau bertumpu pada dasar-dasar agama Islam, guna menciptakan kemaslahatan serta menghindarkan kemafsadatan.

Sedangkan yang kedua adalah segala peraturan atau perundang-undangan yang dibuat oleh manusia untuk mengatur persoalan umat, di mana peraturan dan perundang-undangan tersebut bersumber dari atau bertumpu pada ‘urf (adat kebiasaan), pengalaman, pandangan para pakar dan sebagainya tanpa ada pertalian dengan wahyu atau sumber hukum Islam. [Baca lebih lanjut di buku Abdurrahman Taj, as-Siyasah asy-Syar’iyah wa al-Fiqh al-Islami, Mesir: Dar at-Ta’lif, 1953]

Oleh karena itu, selama peraturan perundang-undangan itu dikeluarkan melalui mekanisme yang baku dan untuk kemaslahatan kita semua maka kita wajib menaatinya, baik peraturan itu dikeluarkan oleh pemimpin kafir atau pemimpin Muslim; baik ada atau tiada dalilnya; baik sumbernya dari nash atau adat setempat, atau kebutuhan masyarakat. Semuanya dianggap sah dan islami.

Contoh praktis: kita tidak bisa menolak aturan lalu lintas menyetir di sebelah kiri dengan alasan tidak ada dalilnya dari Qur’an dan Sunnah yang mewajibkan kita menyetir di sebelah kiri jalan. Atau tidak ada aturan dari Nabi soal lampu lalu lintas. Meski aturan lalu lintas ini dikeluarkan oleh pemimpin yang anda anggap kafir sekalipun, anda harus taat. Kalau tidak taat maka akan terjadi kekacauan yang berakibat kecelakaan fatal.

Di bawah ini saya share tulisan ciamik dari Kiai Afifuddin Muhajir dari Pesantren Asembagus Situbondo, yang mengambil contoh kasus lampu merah untuk menjelaskan kaitan antara ushul al-fiqh, fiqh dan siyasah.

Monggo disimak dan sama-sama kita ngaji dengan Kiai yang tidak hanya alim tapi juga ahli ibadah ini. Inilah jalan pikiran para Kiai pesantren: luwas dan luwes tapi tetap taat aturan.

Tabik,

Nadirsyah Hosen
Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia – New Zealand dan dosen senior Monash Law School

sumber

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *