Kembali ke Keputusan Muktamar NU

Tentang Ahlul Halli wal ‘Aqdi dalam Muktamar Jombang
03/07/2015
Maksud Istilah Islam Nusantara
08/07/2015
Show all

Kembali ke Keputusan Muktamar NU

Najahan Musyafak

Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah

“Sistem AHWA yang diputuskan dalam munas 2015 tak bisa menganulir keputusan muktamar NU tahun 2010″

KEMUNCULAN pro dan kontra hasil keputusan Munas NU tentang mekanisme pemilihan rais aam pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) tanggal 1-5 Agustus 2015 di Jombang Jatim menunjukkan ada dinamika internal positif di tubuh organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Pasal yang menjadi titik krusial adalah rencana pemberlakuan mekanisme pemilihan rais aam oleh ahlul halli wal aqdi (AHWA). Padahal berdasarkan AD/ART hasil muktamar ke-32 di Makassar pemilihan itu dilakukan secara langsung oleh muktamirin.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa sistem AHWA ini terkesan ‘’dipaksakan’’ diberlakukan. Apakah sistem pemilihan yang selama ini dipakai memiliki kelemahan dan kekurangan sehingga perlu diganti.

Tentu pertanyaan itu sudah dibahas dalam berbagai diskusi pengurus NU di berbagai tingkatan sampai pada kegiatan pramuktamar di beberapa tempat yang berujung pada forum Munas Alim Ulama di Jakarta tanggal 14 Juni 2015. Ahlul halli wal aqdi merupakan sistem pemilihan rais aam yang dilakukan oleh beberapa kiai sepuh yang dipandang memiliki kapabilitas dan integritas memadai, baik dari sisi ilmu agama maupun organisasi. Sistem ini memang lebih simpel dibanding pemilihan secara langsung.

Namun yang jadi persoalan, siapakah para kiai sepuh tersebut, berapa jumlahnya, siapa yang menentukan, dan mulai kapan proses penentuan AHWA itu dilakukan. Beberapa hal itulah yang menurut penulis belum ada kesepakatan dari seluruh jajaran Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Meskipun munas telah digelar dan melahirkan keputusan, bila ternyata di jajaran kepengurusan masih ada perdebatan tentang keputusan tersebut, hal ini menunjukkan ada sesuatu yang belum beres.

Apapun bentuk keputusannya, seharusnya hasil munas tersebut memberikan solusi terhadap kondisi yang dihadapi organisasi, bukan jadi masalah baru sampai pada polemik dalam tubuh organisasi.

Memang benar bahwa munas dan konbes merupakan forum musyawarah tertinggi di tubuh organisasi NU, setelah muktamar. Secara hierarki, hasil keputusan munas dan konbes tidak bisa menganulir dan membatalkan keputusan muktamar. Kalau pun menghasilkan keputusan baru yang berbeda dari keputusan muktamar sebelumnya maka keputusan baru itu pun lebih dulu menjadi bahan usulan yang dibahas dalam forum muktamar berikutnya, dan bisa berlaku setelah menjadi keputusan muktamar.

Najahan Musyafak#pcinu-anz

Najahan Musyafak. Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah.

Tidak Disebutkan

Sistem AHWA yang telah diputuskan dalam munas 2015 tidak bisa menganulir keputusan muktamar NU tahun 2010, mengingat secara eksplisit sistem ini belum tercantum sebagai keputusan muktamar. Hal itu mendasarkan pada status munas yang berada di bawah muktamar. Anggaran Rumah Tangga (ART) NU Pasal 41 Poin 1 Huruf a menyebutkan bahwa rais aam dipilih langsung oleh muktamirin melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam muktamar setelah yang bersangkutan menyampaikan kesediaannya.

Secara redaksional sistem AHWA tidak disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan tersebut. Bila memang ada penafsiran bahwa AHWA disamakan dengan musyawarah mufakat maka jalan terbaik adalah diusulkan dalam forum muktamar untuk dijadikan sebuah keputusan. Jika muktamirin setuju dengan konsep AHWA maka pemilihan rais aam dengan sistem baru akan berlaku pada muktamar ke-34.

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang terbuka terhadap berbagai kritik dan saran dari berbagai pihak, baik internal dan eksternal, demi penyempurnaan nilai nilai perjuangan akidah ahlus sunnah wal jamaahdi Indonesia. Dengan mengembalikan pelaksanaan muktamar ke-33 kepada peraturan tertinggi organisasi, yaitu AD/ART hasil muktamar ke-32 di Makassar,NU akan terhindar dari polemik persoalan mekanisme pemilihan rais aam.

Padahal persoalan keagamaan, kerakyatan dan kebangsaan yang dihadapi NU saat ini cukup banyak dan kompleks seperti pendidikan, sosial, ekonomi, dan tenaga kerja, yang membutuhkan solusi melalui pemikiran cerdas dan kontekstual dari jamaah dan jamíiyyah. Hal ini perlu dilakukan supaya NU tetap memiliki spirit perjuangan Islam moderat dengan tetap memegang kaidah al mukhafadzatu ëala qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah atau mempertahankan hal lama dan baik serta mengambil hal baru yang lebih baik.

Sumber: berita.suaramerdeka.com

Leave a Reply