Hilal

Maksud Istilah Islam Nusantara
08/07/2015
Tentang Maaf yang Lahir dan yang Batin
20/07/2015
Show all

Hilal

Nadirsyah Hosen

Pemerintah australia pernah mendapat usulan agar idul fitri dan idul adha diakui sebagai libur nasional. Mereka tanya balik: kapan pastinya kedua hari itu? Mereka butuh kepastian sejak setahun sebelumnya untuk menentukan hari libur nasional. Umat Islam ribut. Sebagian yang pakai hisab sudah bisa menentukan jauh-jauh hari. Sementara yang pakai ru’yah hanya bisa menentukan 1-2 hari sebelumnya.

Akhirnya usulan tersebut kandas karena bagaimana mungkin umat Islam mau mengusulkan sesuatu yang mereka sendiri belum menyepakatinya? Perpecahan di kalangan kita memang menimbulkan kerugian buat kita sendiri.

Metode ru’yah sebenarnya bisa mengandung kepastian asalkan melakukan 3 hal di bawah ini: pertama, kita sepakati dulu kriteria imkanur ru’yah (kemungkinan hilal terlihat): Dua derajat atau lima derajat? Begitu kita sepakati, katakanlah 3 derajat maka, langkah kedua, kita berlakukan aturan: jika hilal tingginya di atas 3 derajat maka anggap saja hilal pasti kelihatan meski terhalang hujan atau awan. Langkah ketiga: kalau ahli hisab sepakat ketinggian hilal di bawah 3 derajat maka semua kesaksian yg melihat hilal harus ditolak.

Melalui 3 langkah di atas maka ru’yah yg kita lakukan sudah menggandeng hisab dan menimbulkan kepastian soal waktu yg amat dibutuhkan dalam dunia modern saat ini. Ini pendekatan al-jam’u wal taufiq.

Lagian kita malu juga kan…orang barat sdh sampai ke bulan, kita perkara mengintip bulan saja sampai sekarang gak pernah beres.

Gus Nadir#pcinu-anz

Dr. Nadirsyah Hosen

Kalau 3 langkah tersebut sudah disepakati, maka usulan saya berikutnya untuk konteks Indonesia adalah sebaiknya yang menetapkan waktu idul fitri dan idul adha itu bukan Menteri Agama. Proses sidang itsbat berdasarkan laporan penetapan pengadilan agama (PA) di seluruh Indonesia apakah hilal terlihat atau tidak, maka sebaiknya yang menetapkan waktu hari raya adalah ketua MA atau minimal ketua muda bidang peradilan agama, bukan Menteri Agama.

Selama ini ribut-ribut sidang itsbat tergantung siapa Menagnya dari Muhammadiyah atau NU. Di masa orba, Menag umumnya dari Muhammadiyah sehingga NU protes terus soal keputusan idul fitri. Pada era reformasi Menag dari kalangan NU dan akibatnya Muhammadiyah protes terus soal keputusan waktu idul fitri.

Jalur laporan penetapan dari PA sudah seharusnya berujung di MA karena semua peradilan sudah satu atap di bawah MA. Kalau MA yg menetapkan waktu hari raya maka tidak ada lagi ribut NU dan Muhammadiyah karena berlakulah kaidah hukmul qadhi yarfa’ul khilaf (keputusan hakim itu menghilangkan perbedaan pendapat). Semua harus tunduk pada penetapan MA.

Demikian usulan saya untuk menghilangkan perpecahan di kalangan umat Islam dan menimbulkan kepastian dalam beribadah. Wallahu a’lam bi al-shawab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *